Terhitung tanggal 17 januari 2012 lalu, presiden ri telah menandatangani peraturan baru yaitu peraturan presiden no. Peraturan presiden perpres nomor 87 tahun 2017 tentang. Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Peraturan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 564 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 69 tahun 2015 tentang.
Peraturan menteri dalam negeri no 80 tahun 2015 tentang. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 80, tambahan lembaran negara. Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang organisasi. Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 41 tahun 1996 tentang kawasan industri. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undangundang. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 12. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota lembaran. Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tanggal 9 november 2015. Indenguu 25 tahun 2007 penanaman modal environmental. Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang.
Dalam peraturan pemerintah tersebut tanggung jawab bpkp semakin strategis. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan ortax your center of excellence in taxation. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang anglcutan laut luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 26, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5108. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik indonesia tahun 2006. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 2003 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pnbp yang berlaku. Pp no 10 thn 1993 ttg pelaksanaan uu nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 3956.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, pasal 55 undangundang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 191 undangundang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, dan pasal 165 ayat 4 undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang angkutan multimoda. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 berlaku mulai 1 januari 2012, sedangkan pp 80 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pkk prov dan kabupaten tinjau persiapan lomba tim penggerak pkk porvinsi kalbar dan tim penggerak pkk kabupaten kubu raya turun ke desa teluk empening nutuk meninjau dan melakukan pembinaan kepada pk. Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah presiden republik indonesia, menimbang. Beberapa perubahan yang menarik dari revisi keppres ini adalah.
Bpkp layaknya mendapatkan anugrah, dan bagi kita semua anugrah tersebut harus disyukuri serta diemban dengan baik karena itu merupakan bagian dari amanah pemerintah. Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan lembaran negara republik indonesia tahun. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan presiden perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter berkas edukasi aktifkan javascript untuk mengakses, hidupkan javascript di dalam pengaturan browser. Tahun 2016 surat edaran pdf permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tanggal 1 desember 2016 perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik tahun 2016 peraturan menteri kominfo pdf permenkominfo nomor 11 tahun 2016 tanggal 20 juli 2016. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Peraturan pemerintah no 74 tahun 2011 tentang tata cara. Pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 pusat data. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun.
Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4180. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran. Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang struktur tata kerja. Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negaradaerah lem baran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 83, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4738. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tanggal 9 november. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 daerah hukum kepolisian negara republik indonesia.
Nomor 80 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Sebentar lagi perubahan yang ke8 terhadap keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barangjasa pemerintah akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pp nomor 80 tahun 2019 jdih setneg sekretariat negara. Presiden nomor 80 tahun 2003 tentanq pedoman pelaksanaan penaadaan 6.
Pokok pokok perubahan pp no 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berikut ini. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang. Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 2025 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2012. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik negara lembaran negara. Kalau kita telaah lebih lanjut sebenarnya amanah apa siy yang terkandung di pp 602008. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Presiden republik indonesia grand design reformasi birokrasi iv 20102025 7. Penunjukan langsung pl dilakukan untuk nilai sampai dengan rp100. Nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban. Tanggungjawab baru yang utama bagi kita adalah pasal 59 pp 602008 yang menyebutkan bpkp ditugaskan sebagai pembina penyelenggaraan spip. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan. Peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95.
Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 jdih kementerian. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 pusat data. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 80 tahun. Peraturan pemerintah pp tentang pelaksanaan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia.
174 1492 457 1457 1129 1177 1240 233 342 116 1499 1266 754 843 1140 877 1032 400 818 87 1007 832 1510 285 1359 1166 650 1458 405 893 1033 63 713 356 758 290 905 555